Oleh Sonny Prima Sanjaya MT di JURNAL JAMBORE · 28 November 2011
bersambung.....
Periode 1950 - 1955
Peristiwa pengakuan kedaulatan mengakhiri suatu periode perjuangan bersenjata utk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dalam lingkungan organisasi Pandu Rakyat Indonesia, terjadilah normalisasi hubungan antara Kwartir Besar dan kwartir cabang-kwartir cabangnya, untuk itu kwartir besar Pandu Rakyat Indonesia memandang perlu untuk melaksanakan kongres luar biasa untuk mempersatukan kembali seluruh kwartir-nya. Pada 20 - 22 Januari 1950 bertempat di Yogyakarta, kongres II dilaksanakan. Adapun tujuan dari kongres ini adalah mengaji eksistensi, loyalitas dan keutuhan seluruh komponen Pandu Rakyat Indonesia. disamping rasa gembira bertemu setelah terpisah dan terpencar selama 3 tahun, ada rasa sedih dan prihatin atas hilangnya pemimpin Pandu Rakyat Indonesia, yaitu dr.Moewardi yang hingga kini keberadaan atau makam beliau tidak pernah diketahui setelah diculik oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) yg merupakan organisasi underbow dari PKI.
Hasil dari kongres II tersebut adalah :
Menerima konsepsi baru yang memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing.
Melakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Menerbitkan buku memori 'Panca Warsa' dalam kaitan genap 5 tahun Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1950.
Perubahan emblim/logo Pandu Rakyat Indonesia adalah untuk golongan putra yaitu gambar Bedon (ujung tombak) dan untuk golongan putri adalah gambar semanggi, dimana pada masa lalu untuk golongan putra dan putri adalah sama.
Mengesahkan susunan Pengurus Besar PRI, Kwartir Besar Putra, Kwartir Besar Putri, Pemimpin kursus, Bagian Penerbitan dan Kedai Sentral Pandu yang berkedudukan di Yogyakarta.
Kemudian pada akhir Tahun 1950 Pengurus Besar Pandu Rakyat Indonesia dipindahkan ke Jakarta.
Dengan adanya keputusan untuk memberikan kesempatan bagi golongan khusus menghidupkan kembali organisasi kepanduannya masing-masing, maka berdirilah kembali HW, SIAP dan Pandu Kristen.
Disamping itu ada peristiwa penting lainnya, yaitu wafatnya seorang tokoh kepanduan HW yang juga merupakan Panglima Besar TNI dan kepala staf APRIS, yaitu Jendral Soedirman pada 29 Januari 1950 di Yogyakarta.
Pada suasana liberalisme yg terjadi tahun-tahun tersebut, organisasi massa maupun organisasi politik kembali mengulang tradisi lamanya dengan mendirikan kembali bagian kepanduannya masing-masing untuk membina kader-kadernya. Maka selain 3 organisasi kepanduan khusus yang telah dihidupkan kembali, berturut-turut menyusul dihidupkannya kembali : Pandu Ansor-NU, Pandu Surya Wiryawan-PARINDRA, Pandu Katholik dan KBI yang mana semua organisasi kepanduan tersebut pada masa lalu telah mengikrarkan diri untuk bersatu dalam wadah Pandu Rakyat Indonesia.
Karena organisasi-organisasi kepanduan tersebut menyatakan keluar dari Pandu Rakyat Indonesia dan berdiri kembali sebagai organisasi kepanduan bebas, maka pemerintah melalui keputusan Menteri PP & K no.23441/Kab tanggal 6 September 1951 mencabut penetapan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang diserahi tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan di seluruh Indonesia.
Walaupun organisasi kesatuan kepanduan Indonesia telah tiada, namun keinginan bersatu antara organisasi-organisasi kepanduan tetap ada dan hasrat tersebut diwujudkan dalam bentuk Federasi.
Pada tanggal 16 September 1951, bertempat di Jakarta wakil-wakil dari Pandu Rakyat Indonesia, HW, Al Irsyad, Pandu Islam Indonesia, Kepanduan Angkatan Muslimin Indonesia, Pandu Katholik, Perserikatan Kepanduan Tionghwa dan Perserikatan Pandu-pandu mengadakan konferensi yang memutuskan untuk mendirikan Ikatan Pandu Indonesia-IPINDO. Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri PP & K no.8677/Kab tanggal 12 Maret 1952 yang memberikan pengakuan IPINDO sebagai badan federasi kepanduan dan badan sementara dalam hubungannya dengan pemerintah.
Melalui IPINDO inilah akhirnya Kepanduan Indonesia diterima sebagai anggota kepanduan sedunia-WOSM pada tahun 1953.
Jika organisasi kepanduan putra memiliki IPINDO sebagai federasi, maka kepanduan putri pada tahun 1954 memiliki 2 badan federasi yaitu Persatuan Kepanduan Putri-PKPI dengan anggotanya Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia dan Pandu Kristen dan Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia-POPPINDO yang beranggotakan Kepanduan Bangsa Indonesia, Pandu Katholik, Perserikatan Pandu-pandu Putri dan Persatuan Kepanduan Tionghwa Putri.
Disamping organisasi kepanduan yg telah bergabung dalam badan federasi tersebut, masih banyak organisasi kepanduan yang belum bersedia bergabung.
PKPI dan POPPINDO bekerja berdampingan pada saat penyambutan Lady Olave Baden Powell yang datang ke Indonesia dalam perjalanannya menuju Australia pada tahun 1958.
Dalam rangka menyongsong Dasawarsa Negara RI, pada tahun 1955 IPINDO merencanakan untuk melaksanakan Jambore Nasional, sebagai kegiatan percobaan dilaksanakan pertemuan khusus pandu-pandu penuntun yang bernama "Permusyawaratan Pandu Penuntun Nasional-PERPANTUN" yang dilaksanakan pada 22-27 Februari 1954 yang dilaksanakan bertempat di Malang Jawa Timur.
Kemudian di laksanakan juga perkemahan besar nasional di Pasar Minggu Jakarta tanggal 11-16 Nopember 1954 dengan nama kegiatan Desa Pandu yang dipimpin oleh HS Mutahar. dimana kegiatan ini adalah model perkemahan yang dilaksanakan dengan prinsip swadaya dan swasembada dari peserta kegiatan tanpa bantuan dari pemerintah ataupun sponsor.
bersambung.....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar